IDI Cabang Cilegon bekerjasama dengan International Care Indonesia dan Sandos, telah mengadakan seminar tentang Tuberculosis ( TB ), demikian Materi Presentasi yang dibawakan oleh para pembicara :

1. Dr. Alvin Kosasih, SpP ( PDPI Cabang Banten ) judul :INTERNATIONAL STANDARD FOR TUBERCULOSIS CARE (ISTC)……selanjutnya
2. Dr. Ibnu M, SpA ( IDI Cabang Cilegon ) judul : TB–DOTS & ISTC Pada Pasien Anak ……selanjutnya tbc pada anak
3. Dr. Rahmat ( MITRA Project ), judul : Membangun Integrasi Program Tuberkulosis (TB) di Republik Indonesia ……selanjutnya presentasi mitra 4 istc
4. Kepala DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL KOTA SERANG, judul : KEADAAN UMUM DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL KOTA SERANG TAHUN 2008 …….selanjutnya
   
5. Kepala DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL KOTA CILEGON, judul : Program Pemberantasan Penyakit Tuberculosis Kota Cilegon …….selanjutnya kebijakan tb kota cilegon 2008

Seminar telah di adakan di Hotel Sarikuring pada tgl 12 Juni 2008 jam 08.00 – 14.00 wib, dengan peserta 60 dokter dari Cilegon dan 60 dokter dari Serang

Menyongsong Peringatan
Seabad Kebangkitan Nasional dan
Seabad Kiprah Dokter Indonesia

Tema:
Semangat Kebangkitan Nasional adalah
Semangat Dokter Indonesia
Menyehatkan Bangsa dan Membangun
Kehormatan serta Ketahanan Bangsa

KATA PENGANTAR

Setiap kali memperingati Hari Kebangkitan Nasional, mau tak mau, kita akan mengenang kiprah dokter Wahidin Sudirohusodo dan teman-temannya. Mereka berada di tengah masyarakatnya dan dengan tulus merawat, mengobati, dan menumbuhkan semangat untuk lepas dari ketertindasan dan penjajahan dan berjuang menjadi bangsa yang terhormat. Para founding father kedokteran di Indonesia ini mengingatkan kita bahwa dokter terlahir sebagai profesi mulia dan menyandang trias peran dokter : agent of change, agent of development, dan agent of treatment.

Pada tanggal 20 Mei 2008 nanti kita akan memperingati Seabad Kebangkitan Nasional dan berarti juga memperingati seabad kiprah dokter di Indonesia. Peringatan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan revitalisasi peran dokter atau mengembalikan peran dokter kepada trias peran dokter, dan menggugah tanggung jawab sosial profesi (Profesional Social Responsibility) para dokter. Kedua upaya ini diwujudkan menjadi Gerakan Dokter untuk Bangsa. Gerakan ini merupakan wujud kepedulian profesi dokter untuk mencapai kehidupan bangsa yang sehat dan terhormat.

Buku Memperingati Seabad Kebangkitan Nasional dan Seabad Kiprah Dokter di Indonesia ini berisi latar belakang gagasan Gerakan Dokter untuk Bangsa dan hubungannya dengan Ketahanan Bangsa, serta berbagai langkah konkrit yang akan dilaksanakan. Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan bagi organisasi yang berada di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia (baik struktural: Wilayah dan Cabang; maupun fungsional: PDSp / PDSm, Kolegium, MPPK, MKKI, MKEK, dll), dan pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam peringatan tersebut.

Semoga Peringatan Seabad Kebangkitan Nasional dan Seabad Kiprah Dokter di Indonesia dapat mempelopori Kebangkitan Nasional Gelombang Kedua.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
Ketua,

DR. Dr. Fahmi Idris, M.Kes

baca selengkapnya tentang menyongsong peringatan seabad kiprah dokter

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(P2KB)

LATAR BELAKANG

• BP2KB telah dibentuk PB IDI dengan masa kerja selama 4 bulan, oleh karena itu: pedoman ini harus diterbitkan sebelum 29 April 2007
• Pasca 29 April 2007 periode mewajibkan Dokter mengikuti uji kompetensi bila registrasi atau registrasi ulang.
  Uji kompetensi untuk registrasi ulang à keikutsertaan dokter Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan.
• Pedoman berupa Juklak disahkan pada sidang Muktamar Dokter Indonesia XXVI di Semarang 1 Desember 2006 dan ditetapkan dalam SK PB IDI untuk dijadikan acuan.
• Pasal 28 ayat 2 UU RI No. 29 Tahun 2004 (UUPK) “ penetapan standard pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan merupakan kewajiban organisasi profesi kedokteran “
• Organisasi profesi untuk Dokter Anggota IDI

TUJUAN

1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dokter berkualitas, beretika sesuai standard kompetensi global.
2. Terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter.
3. P2KB pada dasarnya merupakan :

• Pembinaan (Oversight)
• Pengetahuan (Knowledge)
• Keterampilan (Skill)
• Attitude (Sikap)

PRINSIP

1. Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi setiap dokter.
2. P2KB merupakan kegiatan mandiri dengan ciri self-directed dan practice-baced
3. Motivasi menjalani P2KB muncul dari 3 dorongan utama : Dorongan professional à layanan terbaik pada pasien; Kewajiban; Kepuasan kerja à ==>mencegah kejenuhan.
4. P2KB efektif bila : Ada kebutuhan mempelajari suatu tema/topik; Cara belajar sesuai kebutuhan; Ada kesempatan menerapkan hasil belajar.
5. Dokter harus mempunyai Personal depelopment plan

Sertifikat kompetensi syarat mutlak dikeluarkannya rekomendasi SIP oleh IDI

Dalam pembuatan SIP di Dinkes Cilegon diharuskan mendapatkan surat rekomendasi dari IDI Cabang Cilegon, berikut ini adalah persyaratan berkas beserta formulir yang harus diisi dan di lengkapi.

Download….syarat

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 512/MENKES/PER/IV/2007
TENTANG
IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 38 Ayat (3) dan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah diatur
penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1419/ Menkes/ Per/X/2005;
b. bahwa sesuai tugasnya Konsil Kedokteran Indonesia telah mengatur/
menetapkan tata cara registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan
praktik kedokteran yang baik, kemitraan dalam hubungan dokter-pasien,
tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan
dokter gigi, serta pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran yang
harus ditaati oleh dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik
kedokteran;
c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan
praktik dokter dan dokter gigi, perlu mengatur kembali Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/l/ 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di
Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/lI/2004 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor I 575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PRAKTIK
DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN.

Donload….permenkes-2007

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1419/MENKES/PER/X/2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, perlu mengatur penyelenggaraan praktik
Dokter dan Dokter Gigi dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan
Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3366);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI

Download….permenkes-2005

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus
diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya
kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas
dan terjangkau oleh masyarakat;
c. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang
merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh
dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang
tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terusmenerus
harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan
dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi,
serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar
penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan
dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai
penyelenggaraan praktik kedokteran;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang
tentang Praktik Kedokteran;

Mengingat:

Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN.

Download…uu praktik kedokteran 2004

BORANG UJI-DIRI
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
IKATAN DOKTER INDONESIA
WILAYAH BANTEN
Sekretariat IDI Wilayah Banten
Jln. A. Yani No. 9.
Tangerang 15111
Telp. 021 – 5588025

silahkan download disini…borang p2kb idi cabang cilegon